KAMPONG SOEHARTO DI NEGERI JIRAN

KENANGAN UNTUK PRESIDEN SOEHARTO

Oleh: Husni Sutikno

“Selamat datang di Kampong Soeharto” Begitu sebuah tulisan di sebuah tugu yang membentang di sebuah jalan yang diapit perkebunan kelapa sawit. Tugu itu berada di wilayah Negeri Selangor, Malaysia. Bahkan, apabila kita menelusuri melalui Google, Kampong Soeharto pun akan mudah ditemukan. Kampong Soeharto di Negeri Selangor memang sebuah realitas dan memiliki sejarah tersendiri.

Kampong Soeharto terletak di Hulu Selangor merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Selangor. Secara geografis, Hulu Selangor berada di sebelah utara Lembah Klang dengan luas sekitar 174,047 hektar. Pada tahun 2005 jumlah penduduknya mencapai 178.500 jiwa. Penduduk Kampong Soeharto terdiri dari etnis Melayu (Kedah, Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak), Jawa, Banjar dan India. Tidak mengherankan apabila penduduk Kampong Soeharto ada yang berasal dari Pulau Jawa dan telah bermukim sejak tahun 1960-an.

Dari Kuala Lumpur berjarak sekitar 80 kilometer dan ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam. Memasuki Kampong Soeharto mata kita langsung disuguhi perkebunan kelapa sawit di kanan-kiri jalan. Kampong Soeharto merupakan tanah milik Negeri Selangor. Perkebunan kelapa sawit dikelola sebuah Felda Kampong Soeharto – yakni semacam Badan Usaha Milik Negara. Pada awalnya, Kampong Soeharto merupakan kawasan “transmigrasi’. Tanah di wilayah ini dibagikan kepada 700 kepala keluarga (KK). Setiap kepala keluarga mendapat sekitar 4 hektar tanah sebagai hak miliki. Namun demikian, para pemilik tanah tersebut tidak bisa menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain atas hak tanahnya. Sebab itu, tanah di wilayah Kampong Soeharto tetap atas nama 700 KK, sebagai pemilik awal.

Kampong Soeharto semula bernama Sungai Dusun. Perubahan nama terjadi setelah kunjungan Presiden Soeharto bersama lbu Siti Hartinah Soeharto yang disambut Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pada 18 Maret 1970. Presiden Soeharto mengunjungi kawasan tersebut adalah untuk melihat keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Lebih dari itu, kunjungan tersebut merupakan momentum adanya normalisasi hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Malaysia. Seperti diketahui pada era tahun 1960an, hubungan Indonesia-Malaysia tidak harmonis.

Perubahan nama dari Sungai Dusun menjadi Kampong Soeharto adalah untuk mengenang kunjungan tersebut. Menariknya, seluruh fasilitas umum di Kampong Soeharto dinamakan pula Soeharto. Seperti sekolah-sekolah dinamakan Soeharto. Begitu pula poliklinik (Puskesmas) dinamakan Soeharto. Presiden Soeharto di Masjid Al Taufiqiah sempat menanam pohon mangga. Prasasti sebagai tanda penanaman pohon masih tertulis dengan jelas sampai sekarang. Walaupun pada saat ini tanaman mangga sudah diganti dengan pohon kelapa sawit. Presiden Soeharto sempat berpidato di aula Sekolah Menengah Kejuruan Kampong Soeharto. Sampai sekarang sekolah tersebut tetap kokoh berdiri dan memiliki ratusan murid. Seluruh murid perempuan berkerudung.

PENGAKUAN KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOEHARTO

Hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia memang terjalin secara kokoh pada era pemerintahan Presjden Soeharto. Apalagi kemudian Presiden Soeharto menggagas berdirinya ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, dan kemudian bertambah keanggotaannya dengan Burma (Myanmar), Vietnam dan Kamboja. Berdirinya ASEAN antara lain untuk membangun iklim yang harmonis antar negara-negara anggotanya. Disamping itu, hubungan regional ini akan menguntungkan secara ekonomis dan geopolitik. Yang tidak kalah penting, masih tingginya sengketa kewilayahan antar negara-negara ASEAN bisa diselesaikan secara damai, tanpa harus dilakukan dengan peperangan.

Kepemimpinan Indonesia bagi negara-negara ASEAN tidak diragukan lagi. Namun, kendati secara kewilayahan memiliki persinggungan perbatasan, Indonesia tetap memainkan peranan politik luar negeri yang bebas aktif. Tidak pernah pemerintah Indonesia pada masa itu mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara tetangga. Konflik internal masing-masing negara, menjadi urusan masing-masing pemerintahan. Patut dicatat pula, ASEAN juga bukan sebuah pakta pertahanan bersama. Walaupun Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ditambah Australia sebagai eks jajahan Kerajaan lnggris memiliki pakta pertahanan bersama. Politik bebas aktif yang menjadi amanat UUD 1945 (Asli) sangat dijaga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Tidak mengherankan, apabila pada masa itu Indonesia menjadi motor bagi negara-negara lain di ASEAN. Keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi contoh pembangunan di kawasan ASEAN. Malaysia, Vietnam, dan Thailand banyak meniru Indonesia. Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia banyak mengilhami pembangunan pertanian di Vietnam dan Malaysia. Kebijakan politik dalam negeri pun menjadi contoh kebijakan politik di Singapura dan Malaysia. Sebut saja, bagaimana Singapura dan Malaysia sangat menjaga stabilitas politik di dalam negerinya, karena menilai instabilitas politik hanya akan merugikan pelaksanaan pembangunan di masing-masing negara.

Namun, sekarang wajah Indonesia telah berubah. Indonesia setelah Presiden Soeharto berhenti dan kemudian dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 (Asli), telah menganut sistem demokrasi liberal. Sistem multipartai dan pemilihan langsung untuk anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota) Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota telah mengubah wajah Indonesia. Kemajuan perekonomian Indonesia pun telah tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura.

Tidak mengherankan, apabila pada saat ini telah terjadi “degradasi pengakuan” atas kewibawaan Indonesia di mata negara-negara lain. Boleh jadi, tidak akan ada lagi “Kampong Soeharto” baru sebagai pengukuhan dan pengakuan kharisma seorang pemimpin yang dimiliki Indonesia. Kewibawaan seorang pemimpin sebuah negara, memiliki nilai strategis dalam hubungan bilateral, regional dan multilateral. Kewibawaan tersebut dapat dilihat secara nyata, bagaimana iklim kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana tokoh tersebut memimpin.